 |
| Mato.L (Kepala Suku Duano Desa Kuala Selat) |
Tembilahan [zonterkom] - Proyek pembangunan 55 unit Rumah Layak Huni (RLH) bagi Komunitas Adat Tertinggal (KAT) dari Dinas Sosial di Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman yang telah menelan dana APBN Rp.1,6 M, diduga sarat dengan penyimpangan.
Kepala Suku Duano Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman, Mato.L, saat dijumpai wartawan mengungkapkan, Proyek pembangunan 55 unit RLH bagi Komunitas Adat Tertinggal yang seharus nya telah selesai dikerjakan tahun 2010 tersebut, hingga Mei 2011 belum juga rampung dikerjakan.
"Mereka pikir orang seperti kami ini bodoh, sehingga mau mereka bohongi. Yang jelas hal ini sudah saya sampaikan ke Dinas Sosial, namun jika tak juga selesai maka terus terang saya akan membawa kasus ini kepada jalur hukum" tegas Mato, Jum'at (06/05).
Ditambahkan nya, pada bulan Desember 2010 menjelang berakhirnya masa pengerjaan proyek tersebut petugas pendamping dari Dinas Sosial Provinsi, Sajar, dan seorang warga bernama Husir serta petugas lapangan pihak perusahaan, Rohaya, pernah datang kelokasi dengan dalih melakukan peninjaun terhadap proyek tersebut.
Bahkan saat itu tim peninjau juga sempat menyodorkan selembar surat yang katanya dari Kemensos RI tentang berita acara serah terima barang No:…../PS/PKAT/LS/XII/2010 dengan nama pejabat kemensos RI, Drs. Charles Talimbo., M.Si, dan meminta kepada seluruh warga yang menerima bantuan perumahan RLH bersedia untuk menanda tangani surat yang isi peryataan nya bahwa pekerjaan telah selesai.
"Malah mereka mengancam kalau warga tidak mau menandatangani maka rumahnya akan dipalang merah (namanya akan dibatalkan sebagai penerima. Red) Namun tidak semua warga berhasil mereka peroleh tanda tangannya. Kalau tidak salah ada sekitar 28 orang dari 55 orang penerima yang sudah bertandatangan.” Papar Mato.
Beberapa penyimpangan pekerjaan proyek Rumah Layak Huni (RLH) bagi Komunitas Adat Tertinggal (KAT) di Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman tersebut diantaranya:
- Pemasangan tiang pancang rumah tidak diberi pandal
- Bahan Jerambah dan Rasuk serta Gelegar rumah yang di dalam bestek terbunyi bahan kayu resak diganti dengan kayu jenis Meranti.
- Jumlah tongkat. Dalam bestek sebanyak 39 batang dibuat hanya 30 s/d 32 batang.
- Rasuk jalan Jerambah dan perumahan yang berukuran 2 ½ x 5 Inci diganti dengan kayu jenis Meranti ukuran 2 x 4 Inci.
- Gelegar rumah pada bestek sebayak 11 baris dibikin 9 baris.
- Dinding perumahan yang seharusnya dari kayu meranti setebal 3 suku diganti kayu jenis campuran dengan ketebalan hanya setengahnya.
- Papan lantai yang seharusnya tebal 1 Inci diganti dengan papan ketebalan 3 suku ( 1 cm. red).
- Pembangunan perumahan yang seharusnya sudah selsai per desember 2010 sampai berita ini diturunkan belum selesai.
Timbulnya dugaan penyimpangan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi Komunitas Adat Tertinggal di Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman tersebut bahkan sempat dilaporkan kepolisi oleh Kepala Suku Duano, Mato.L. Namun Saat ada pertemuan di kantor Dinas Sosial Inhil beberapa waktu lalu yang juga dihadiri Sekcam Kecamatan Kateman, perwakilan kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan beberapa orang pejabat dinsos Mato dibujuk untuk mencabut kembali laporan tersebut.
“Sebenarnya tanggal 7 april 2011 yang lalu saya sudah melayangkan surat kepada pihak kepolisian terkait adanya temuan pengerjaan RLH yang kita nilai tidak sesuai bestek, tapi karena mereka berjanji mau mendatangkan Tim Irjen Kemensos RI kelokasi, serta mereka juga bersedia menambah uang upah pekerja yang sebelumnya Rp. 2,1 juta/unit ditambah lagi Rp. 250 ribu/unit, makanya saya bersedia mencabut laporan polisi tersebut. ” Ungkap Mato.
Lanjutnya, ternyata saat datang kembali ke Mapolres Inhil, pihak kepolisian malah secara terang-terangan menyatakan bahwa pencabutan atas laporan yang telah dibuat Mato tidak bisa dikabulkan. Bahkan menurut Mato, polisi juga secara gamblang menyatakan akan terus mengusut kasus tersebut. (**dri.ztc)
Artikel Terkait
