Jakarta [zonterkom] - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan sikapnya sebagai oposisi pemerintah. Jika ada kader PDIP yang masuk kabinet, partai akan segera merekomendasikan pemberian sanksi."Kalau ada kader PDIP yang jadi menteri, yah tentu akan ditindak tegas, diberi sanksi organisasi, atau secara sportif keluar dari partai," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait kepada detikcom, Jumat (4/3/2011).
Ada banyak alasan mengapa PDIP harus menindak tegas kadernya yang masuk dalam pemerintahan. Pertama, sikap oposisi ini merupakan hasil keputusan kongres PDIP.
"Jadi oposisi itu keputusan tertinggi partai yang diambil dari hasil kongres," tegas Ara, demikian Maruarar disapa.
Yang kedua, berdasarkan pengalamannya berkunjung ke daerah-daerah bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ara melihat sikap grass root yang ingin tetap menjadi oposisi. "Kata Ibu (Mega), kita yang muda harus bisa mendengar aspirasi rakyat dengan cara turun ke bawah," papar Ara.
Yang terakhir, sikap pemerintah dengan PDIP dalam mengelola pemerintahan, sangat jauh berbeda. PDIP, lanjut Ara, menolak kenaikan BBM dan tarif listrik. PDIP juga menolak impor beras. Partai ini juga tidak setuju melihat cara penanganan pemerintah terhadap maraknya aksi brutal massa.
"Ideologi kita dengan pemerintah berbeda," tegasnya.
Ara berharap sikap ini dapat dimengerti dengan baik oleh seluruh kader PDIP. Ia juga berharap, ketegasan menjadi oposisi tidak hanya diwujudkan melalui pernyataan saja.
"Tapi lewat sikap, harus satu pikiran dan tindakan," ucap Ara. (detikNews)
Artikel Terkait
