Tembilahan [zonaterkini] - Demi menghindari adanya kekeliruan dalam pengurusan administrasi. Bupati Indragiri Hilir meminta kepada semua PNS teliti dalam bertugas.Kendati berkas yang ada sudah diperiksa secara berjenjang. Tidak menutup kemungkinan adanya kekeliruan. Karena itu, pimpinan Satker diinstruksikan cermat sebelum membubuhkan tanda tangan pada berkas yang disodorkan.
Namun demikian, cermat dan teliti dimaksud bukanlah memperlambat pelayanan. Melainkan menjaga tidak adanya peraturan yang dilanggar. Ketatnya pemeriksaan terhadap penyelenggaraan negara dewasa ini menurut H Indra Muchlis Adnan SH harus disikapi secara bijak.
Semua PNS ditegaskan Bupati harus bisa membedakan mana tindakan yang salah dan mana yang tidak. Apabila hal itu sudah diketahui, nantinya pengajuan berkas maupun pelaksanaan kegiatan bakal tidak bertentangan dengan hukum.
"Intinya, setiap pimpinan harus sedikit curiga terhadap kemungkinan adanya pelanggaran. Walau bawahan kita sudah ahli, tetapi karena pimpinan Satker benteng terakhir, jadi harus cermat agar tidak ada kebijakan yang bertentangan dengan aturan" tegas H Indra Muchlis Adnan.
Menjelang berakhirnya jabatan sebagai Bupati. Indra Muchlis Adnan menyatakan tidak ingin mendengar ada bawahannya yang tersangkut persoalan hukum. Menurut dia, sudah cukup yang sudah terjadi, tidak boleh lagi ditambah. Pasalnya selain mencoreng citra pemerintah, hal itu juga menciderai semangat reformasi birokrasi.
Bupati tidak menampik adanya beberapa oknum PNS yang nakal dan kerap berusaha mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan aturan. Terhadap PNS tersebut, Indra Muchlis Adnan mengingatkan supaya selalu istiqomah karena pilihan untuk menjadi PNS merupakan pilihan pengabdian.
"'Kalau untuk kaya, pilihannya harus menjadi pengusaha. Sekali sudah menjadi PNS, ya harus ikhlas mengabdi kepada masyarakat sebagaimana sumpah saat pertama kali dilantik sebagai PNS"jelas Bupati.
Berkenaan dengan PNS yang berusaha mendapat keuntungan pribadi. Atasanya diminta memberikan pembinaan. Itu sebabnya pula, seluruh Satker diinstruksikan melaksanakan kegiatan yang sifatnya mereview kembali semangat anti korupsi.
Review itu disarankan Bupati dilaksanakan paling minim satu bulan sekali. Bahkan jika memungkinkan setiap minggu. Apa bentuk kegiatannya, diserahkan kepada seluruh Satker. Sedangkan laporannya disampaikan langsung kepada dirinya. Dengan adanya refresh setiap minggu itu, diharapkan semua PNS mafhum dan mengerti tindakan apa saja yang bertentangan dengan hukum . Harapannya tidak ada lagi pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. (**hms/ztc)
Artikel Terkait
