Tembilahan [zontekom] – Lemahnya system pengawasan dalam pendistribusian program pembagian kompor gas gratis, sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam menggantikan minyak tanah (Mitan) dengan gas elpiji sebagi sumber energi bahan bakar bagi masyarakat, masih meninggalkan banyak masalah.Pasalnya, selain pendistribusiannya yang dinilai masih belum merata, kini program pemerintah itu juga telah dicoreng oleh aksi sebagian oknum dan aparat tertentu, yang telah dengan sengaja memanfaatkannya untuk melakukan aksi ambil untung dengan melakukan Pungutan Liar (Pungli) kepada warga.
Seperti yang terjadi di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. Senin pekan lalu (06/6), sekitar 1200 unit kompor gas gratis telah pun didistribusikan ke desa ini. Dan dari jumlah tersebut, diperkirakan sudah sekitar 1000 warga telah mendapatkan bagian nya. Namun bukannya dengan cara gratis, melainkan warga harus membayar uang sebesar Rp 25 Ribu per orang nya.
Dengan dalih untuk biaya pendistribusian, senin lalu (06/6) tepat pada saat kompor gas gratis tersebut akan dibagikan kepada warga, Sekretaris Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, Andi Sayang, secara tiba-tiba menyampikan sebuah pengumuman bahwa kepada warga yang hendak mengambil jatah kompor gas nya, dia diwajibkan membayar uang sebesar Rp 25 Ribu.
Melalui sambungan telpon seluler nya kepada zonterkom, Darwis (35) warga Desa Pebenaan Kecamatan Keritang yang juga mahasiswa semester empat dari fakultas hukum UNISI Tembilahan, menyampikan hal tersebut dan mengaku sangat menyesalkan terhadap adanya aksi pungli yang dilakukan oleh oknum sekdes tersebut, Minggu (12/6).
“Kata pak Sekdes uang itu buat biaya distribusi, jadi siapa yang mau ngambil katanya harus bayar Rp 25 Ribu. Karena takut tak dapat jatah akhirnya warga terpaksa juga membayarnya, dan jumlah warga yang membayar uang tersebut diperkirakan ada sekitar 1000 orang pak. Kita juga telah tanyakan hal itu pada kepala desa, katanya beliau akan mengkordinasikan nya, tapi mana, sampai sekarang tak jelas juga. Malahan sekarang dia seperti nya mengelak-ngelak” ucap darwis dihujung sambungan telponnya.
Lanjutnya lagi, setelah bermusyawarah dengan sejumlah tokoh masyarkat setempat dan setelah sempat berkomunikasi dengan seorang anggota DPRD II Inhil, rencananya Senin pagi (13/6) dia dan sejumlah tokoh dari perwakilan masyarakat desa Pebenaan akan ke datang ke kantor DPRD II Inhil, untuk mengadukan hal tersebut.
Sayang nya ketika zonaterkini mencoba hendak melakukan konfirmasi, Kepala Desa (Kades) Desa Pebenaan kecamatan Keritang, H. Muhammad Yunus tak berhasil dihubungi. Usai mengirimkan pesan singkat yang berisikan pemberitahuan konfirmasi seputar aksi pungli tersebut, ketika kembali ditelpon HP nya malah sudah tak aktif lagi. Padahal sebelumnya ada laporan yang mengatakan pesan telah terkirim sebagai bukti bahwa HP Yunus saat itu sedang aktif.
Dengan sikap yang ditunjuk kan sang Kades yang terkesan mengelak dengan sengaja mematikan HP nya ketika hendak dikonfirmasi, kuat dugaan Kades Desa Pebenaan Kecamatan Keritang, H. Muhammad Yunus, punya peran besar dalam aksi pungli tersebut. (**dri.ztc)
Artikel Terkait
