Jakarta [zonterkom] - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding mengatakan, hingga saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) termasuk kementerian yang syarat persoalan. Namun ironisnya, sang menteri Patrialis Akbar, meski dinilai berkinerja buruk, belum mendapat peringatan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Menurutnya, Kemenkum dan HAM adalah kementerian yang mendapat sorotan negatif dari publik. Sejak menjabat menteri hingga sekarang, Patrialis tidak mampu mereformasi birokrasi di internal Kemenkum dan HAM.
"Presiden harus memilih menteri yang tepat sesuai dengan kapabilitasnya. Jangan tersandera oleh transaksi politik. Hingga kini, Menkum dan HAM tidak mengalami perubahan signifikan terkait kinerja. Masalah narkoba di Lapas Nusakembangan adalah bukti baru tentang buruknya kinerja Patrialis," ujar Syarifuddin.
Untuk itu Presiden SBY harus sadar bahwa kinerja kementerian turut mempengaruhi kinerja pemerintahannya. Maka langkah kongkrit seperti reshuffle harus segera diambil agar publik tidak menilai buruk terhadap kinerja SBY. "Saya kira memang suka atau tidak Suka, SBY harus mencari the right man on the rigt place. Jangan ragu menganti menteri yang berkinerja buruk," ujarnya. (MICOM)
Artikel Terkait
