 |
| Kapolri Jenderal Timur Pradopo |
Jakarta [zonterkom] - Kapolri Jenderal Timur Pradopo dinilai telah gagal dalam menciptakan stabilitas keamanan bagi masyarakat. Penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pendeglang dan pengrusakan gereja di Temanggung, Jawa Tengah merupakan bukti kegagalan kepolisian.
"Masih segar dalam ingatan kita bersama, tragedi Cikeusik dan Temanggung kemarin bukti Kapolri lemah dalam menjaga kemanan," kata aktivis Prodemokrasi (Prodem) Ferry Yuliantono, Selasa (15/2).
Lebih lanjut Ferry menjelaskan, saat Kapolri menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR, Kapolri berjanji akan menindak tegas setiap aksi premanisme di Indonesia. Namun, buktinya Polisi tidak sigap dalam menyikapi kejadian tersebut.
"Kepolisian telah kecolongan, Polisi telah mendapatkan informasi dua hari sebelumnya jika akan ada penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik tapi kenapa polisi tidak melakukan antisipasi," ujarnya.
Kasus Cikeusik dan Temanggung, menurut Ferry, adalah kejadian yang kesekian kalinya dimana Polri telah lumpuh dalam fungsi dan tugasnya menciptakan keamanan. "Ini merupakan tamparan keras bagi Kepoliisian, dimana Kapolri belum genap 100 hari bekerja namun kejadian Cikeusik dan Temanggung meledak,” kata Ferry.
Menurut Ferry, lepolisian mempunyai payung hukum sebagai dasar pijakan tindakannya untuk melakukan pengamanan y
akni Protap 1/X/30120 tanggal 8 Oktober 2010. Jika ini tidak segera disikapi dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan yang disandarkan kepada kepolisian akan pupus.
"Polisi kedepan harus bekerja lebih cermat dan sigap lagi. Jangan menyepelekan informasi dari bawah agar kejadian Cikesik dan Temangung tidak terulang lagi," harapnya. (MICOM)
Artikel Terkait
