Surabaya [zonaterkini] - Peta politik menuju pemilu 2014 semakin dinamis. Partai Amanat Nasional (PAN) mulai menggandeng partai-partai kecil yang tidak lolos electoral threshold (ET) dan parliamentary threshold (PT) untuk bergabung.
"Yang sudah pasti bergabung PBR (partai bintang reformasi). Dalam waktu dekat ada empat partai lagi yang akan menyusul," kata Ketua Umum PAN Hatta Rajasa saat berkunjung ke kantor redaksi Jawa Pos di Surabaya, Minggu (18/9).
Sayangnya Hatta belum bersedia menginformasikan empat partai yang akan bergabung dengan PAN tersebut. Menurut Hatta, langkah itu dilakukan karena PAN berambisi untuk mendapatkan tambahan suara yang signifikan pada pemilu 2014. "Saya sangat ingin PAN di pemilu 2014 mendapat dua digit (di atas 10 persen suara)," kata Menko perekonomian itu.
Dalam menarik partai lain bergabung ke PAN, kata Hatta, pihaknya tidak akan melihat latar belakang ideologi partai tersebut. Yang terpenting parpol yang bergabung itu memiliki platform yang sama dengan PAN. Mencari kesamaan platform itu dinilai lebih mudah dan efektif daripada memperdebatkan soal ideologi.
Penggabungan partai itu dilakukan cukup ekstrem. Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi mengatakan seluruh pengurus PBR ditransfer menjadi pengurus PAN. Itu dilakukan mulai dari level DPP hingga ranting. "Pengurus PBR yang jadi pengurus PAN otomatis berhenti jadi anggota PBR. Sebab ada larangan seseorang menjadi pengurus di dua partai," kata Bursah.
Namun Bursah sendiri sampai saat ini belum menjadi pengurus PAN. Di PBR, posisi ketua dan sekretaris, belum bergabung ke PAN. Sehingga sampai saat ini PBR masih eksis sebagai parpol.
Kesepakatan lainnya, kata Bursah, PBR mendapat kewenangan untuk mendirikan sayap baru organisasi PAN yang fokus menggarap isu buruh dan petani. "Nama organisasinya Petani Buruh Reformasi. PBR juga singkatannya," kata mantan aktivis HMI itu.
Sementara itu Hatta kemarin juga menyampaikan kebijakan PAN untuk melarang DPW dan DPC menerima upeti dari calon kepala daerah. "Istilahnya uang perahu. Itu saya larang keras," kata Hatta.
Uang perahu, kata Hatta, memicu terjadi korupsi. Seorang calon kepala daerah yang setor uang miliaran kepada parpol pendukungnya sudah tentu akan berpikir untuk mencari ganti dari APBN atau APBD. (**ano/ ztc)
sumber : RiauPos
Artikel Terkait
