Jika Bersalah, Demokrat tidak Lindungi Andi Nurpati

Jakarta [zonaterkini] - Mantan Komisioner KPU Andi Nurpati saat ini berada dalam posisi yang sulit. Selain dirinya telah disudutkan banyak saksi dalam pemeriksaan Panja Mafia Pemilu DPR RI, Demokrat tidak akan melindungi juru bicara Demokrat itu bila terbukti terlibat dalam pemalsuan surat MK.

Wasekjen Demokrat Ramadhan Pohan dengan tegas mengatakan, jika Andi bersalah, Demokrat tidak akan melindunginya Sebab, saat ini, Demokrat yang sedang dilanda isu suap Kemenpora yang melibatkan kadernya harus mulai mencitrakan partai yang benar-benar bersih. Dengan demikian, Demokrat akan menggusur kader-kader yang bermasalah termasuk tidak akan melindungi Andi Nurpati.

Andi, bila bersalah, menurutnya silakan diproses sesuai dngan hukum yang berlaku. Hal demikian juga telah berulang kali ditekankan Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa semua kader yang bermasalah harus diserahkan prosesnya pada hukum yang berlaku.

"Semua WNI sama kedudukannya di depan hukum, apakah orang partai atau bukan. Terhadap Bu Nurpati, posisi PD selalu dan pasti proporsional dan profesional. Itu kan yang selama ini kami lakukan di Komisi II. Hukum adalah hukum, hukum tak boleh dipolitisasi," terang ramadhan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (14/7).

Menurut Ramadhan, sejauh ini memang belum ada kesimpulan final dari panja yang dengan tegas mengatakan Andi terlibat dan direkomendasikan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena itu, dirinya meminta Panja mafia Pemilu agar tetap bersikap objektif dan tidak mendahulukan justifikasi.

Selain itu, Ramadhan juga mengharapkan masukan panja tidak hanya berusaha menghukum ribadi ayng terlibat tapi demi menciptakan regulasi dan regulator pemilu yang bersih, kredibel, dan membantu mengembangkan demokrasi Indonesia secara sehat.

"Sejak mula kasus ini mencuat, kami menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. Bu Nurpati juga demikian, senantiasa patuh proses hukum. Nah, ketika Komisi II ingin juga kasus pemalsuan surat MK digarap secara politik, PD juga ikut. Lebih-lebih karena niatnya untuk melihat bagaimana kasus ini bermula, siapa dan pihak mana saja yang terlibat, lalu kenapa terjadi," terangnya. (**ztc)

sumber : MICOM

Artikel Terkait