Jakarta [zonterkom] - Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto menyakini, dalam waktu dekat akan ada partai politik yang keluar dari koalisi sekretariat gabungan (setgap) pendukung pamerintahan SBY-Boediono. Menurutnya hal ini merupakan bentuk sanksi yang harus diberikan partai dalam koalisi yang kerap kali menyampaikan sikap politik yang berseberangan dengan Partai Demokrat.
"Kalau menyimak pernyataan SBY, ada kata-kata sanksi, keluar dari koalisi, rasanya 99 persen itu akan terjadi. Kita tinggal tunggu waktu," kata Bima seusai diskusi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (6/3).
Menurutnya parpol mana yang akan dikeluarkan, tergantung Presiden. Bima mengatakan prinsipnya harus ada sanksi yang berikan. "Kalau selama ini kita nilai tidak nyaman di dalam, kita persilakan untuk ambil posisi berbeda di luar pemerintahan," imbuhnya.
Mengenai reshuffle atau adanya menteri dari partai tertentu yang ditambah atau ditarik, Bima menyerahkan itu kepada Presiden. Namun ia menegaskan koalisi baru bukan soal bongkar pasang menteri karena jika hanya bongkar pasang menteri tanpa ada kesepakatan kontrak politik itu sama saja.
Sementara itu Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan Presiden juga harus segera mengambil keputusan mengenai hal ini. Menurutnya tidak akan ada partai yang mau keluar dari koalisi. "Keluarkan, kalau percaya sistem presidensil gak usah hitung partai yang ada," cetusnya. (MICOM)
Artikel Terkait