Pekanbaru [zonterkom] - Masyarakat Riau diimbau jangan main hakim sendiri dan mudah terhasut pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga berujung pada aksi anarkis amuk massa khususnya terkait isu penistaan agama dan Ahmadiyah. "Kalau ada hal-hal yang tidak pada tempatnya laporkan segera ke pemerintah setempat agar ditindaklanjuti sesuai hukum dan ketentuan berlaku," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Riau Zulkarnain Kadir kepada Media Indonesia di Pekanbaru, Rabu (9/2).
Ia menjelaskan masalah Ahmadiyah telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah (Pemda) Riau dengan melakukan koordinasi bersama pemda di 12 kabupaten/kota. Berdasarkan data dan laporan di Kesbangpolinmas, terdapat beberapa daerah yang memiliki jemaah Ahmadiyah yakni Kota Pekanbaru, Kampar, dan daerah lainnya.
"Jumlahnya relatif kecil. Seperti di Pekanbaru ada sekitar 10 KK (Kepala Keluarga) dan begitu juga di daerah lainnya. Kami bersama pemda setempat melalui Bakorpakem dan aparat hukum tetap mengawasi aktivitas mereka sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri," jelas Zulkarnain.
Sejauh ini, lanjutnya, pemerintah kabupaten/kota selalu dapat mengantisipasi berbagai potensi ancaman benturan agama antarwarga. Hal itu diatasi dengan mengedepankan peraturan dan ketentuan yang berlaku terutama SKB tiga menteri.
Bahkan, sambungnya, laporan terakhir menyebutkan aktivitas jemaah Ahmadiyah di Jalan Cipta Karya, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru telah berhenti dengan sendirinya.
"Mesjid Jamaah Ahmadiyah di sana sudah tutup. Jamaahnya yang merupakan pendatang telah pindah ke berbagai tempat," ujar Zulkarnain.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau meminta kepada 28 Ormas Islam yang tergabung dalam MUI untuk menahan diri dari segala isu menyangkut penistaan agama. "Riau daerah religius. Potensi kericuhan kecil tapi kami tetap mengawasinya dan meminta semua pihak menahan diri," ungkap Ketua MUI Riau Mahdini.
Lebih lanjut Ia mengungkapkan persoalan bentrok massa terjadi akibat ketidaktegasan pemerintah dalam menyikapi perkembangan yang terjadi di masyarakat. "Kami harapkan polisi itu dapat bersikap tegas. Jangan dibiarkan massa mengamuk main hakim sendiri tanpa ada upaya penindakan," ungkapnya. (sumber MICOM)
Artikel Terkait
