 |
| ilustrasi |
Manado [zonterkom] - Polda Sulawesi Utara (Sulut) tidak akan pernah berhenti melakukan sosialisasi terkait perda antimabuk karena dampak dari meminum minuman keras (miras) selalu berbuah kriminal.
"Pihak kepolisian juga berharap dukungan dari semua elemen masyarakat untuk melakukan kegiatan sama, karena pada 2011 telah dicanangkan tahun antimabuk," kata Kapolda Sulut Brigjen Carlo Tewu pada sosialisasi anti mabuk yang digagas pimpinan DPRD Sulut, di Hotel Gran Puri Manado, Sabtu (19/2).
Kapolda mengatakan bentuk penanggulangan antimabuk harus dimulai dengan langkah sosialisasi di tingkat gereja, masjid serta tempat ibadah lainnya. Kemudian lingkungan keluarga dan masyarakat.
Kepolisian tidak akan segan menindak para pemabuk yang melakukan tindakan di luar ketentuan hukum seperti mengganggu keamanan dan ketertiban. Pada sisi lain, kepolisian juga tidak akan menghambat dan melarang para petani alkohol captikus di daerah, namun harus diberikan perhatian tersendiri usaha mereka. "Para petani yang memasarkan captikus maupun pihak perusahaan dan penjual harus memperhatikan semua ketentuan berlaku, termasuk izin usaha," katanya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut Sanny Parengkuan mengatakan, pihaknya akan memperketat proses distribusi dan penjualan minuman keras di daerah, sehingga tidak dengan mudah didapatkan warga. "Para penjual akan diberikan izin khusus tertentu, dan tidak sembarangan menjual di tempat umum yang akhirnya berdampak merugikan kepentingan umum," ujarnya.
Pemerintah daerah dan DPRD Sulut sepakat untuk merevisi kembali Perda No.18 Tahun 2000 terkait Penanggulangan Mabuk dan Peredaran Minuman Keras, yang dianggap tidak optimal penerapannya di tengah masyarakat. (MICOM)
Artikel Terkait
