Banda Aceh [zonterkom] - Pelajar yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI) Aceh menolak perayaan valentine day karena dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk menentang penolakan perayaan hari kasih sayang itu, para aktivisKAPMI yang didominasi remaja putri menggelar aksi damai sambil berorasi di bundaran Simpang Lima Banda Aceh, Minggu (13/2).
"Hari valentine yang dirayakan setiap 14 Februari itu bukan budaya Indonesia dan bertentangan dengan ajaran Islam serta lebih banyak mudharat dibandingkan manfaatnya," kata Ketua DPP KAPMI Aceh, Muhammad Zamzami, di sela-sela aksi. Dalam aksi yang mendapat pengawalan aparat keamanan, aktivis KAPMI juga membagi-bagikan selebaran penolakan perayaan hari valentine. Zamzami mengatakan valentine itu bukan ajaran Islam, bukan budaya Indonesia dan bukan juga budaya Aceh tapi tradisi bangsa lain dapat merusak akhlak dan keimanan.
Menurutnya, perayaan valentine juga akan membuang tenaga, uang, dan parahnya lagi banyak remaja yang memanfaatkan hari itu untuk berbuat maksiat, termasuk zina. Aktivis KAPMI itu minta Pemerintah melalui Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah (WH) serta para orang tua untuk mensosialisasikan bahwa hari valentine itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.
Pemerintah dan ulama juga diminta mengeluarkan fatwa melarang perayaan valentine di daerah yang telah memberlakukan hukum syariat Islam itu.
"Dengan didasari Peraturan Daerah (qanun) tentang syariat Islam, saya kira pemerintah dan ulama dapat mengeluarkan fatwa atau imbauan melarang adanya kegiatan hura-hura pada perayaan valentine itu," katanya.
Ia juga mengatakan banyak pelajar Muslim ikut-ikut merayakan hari valentine bahkan ucapan "selamat hari valentine" menjadi kalimat berharga dan wajib diucapkan pada setiap 14 Februari.
"Tidak hanya mengucapkan selamat hari valentine, mereka juga saling kirim kartu dan bunga, menghadiahi berbagai asesoris yang melambangkan hari valentine. Ini mereka lakukan karena tidak mengetahui latar belakang atau sejarah lahir hari kasih sayang bagi warga non-Muslim," kata Muhammad Zamzami. (Sumber/MICOM)
Artikel Terkait
